Tingkatkan Kualitas Belanja APBD Wamendagri Efisiensi Anggaran Masyarakat Indonesia akan segera memasuki bulan suci Ramadhan, yang sekaligus menandai datangnya musim mudik Lebaran atau Idul Fitri. Menjelang momen mudik yang penuh dengan kebahagiaan tersebut, pemerintah kembali meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis, yang akan digelar pada tanggal 10 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam rangka menjaga kesehatan menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Salah satu pertanyaan yang muncul terkait pelaksanaan program ini adalah apakah masyarakat diperbolehkan memilih Puskesmas di luar domisili mereka, misalnya di kota tujuan mudik? Sebuah pertanyaan yang cukup relevan mengingat banyak masyarakat yang memilih untuk mudik ke kampung halaman atau ke tempat lain saat menjelang Lebaran.

Namun, dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran akan menjadi momentum yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD yang lebih efektif dan terarah. Menurut Bima, kebijakan efisiensi anggaran tersebut, yang salah satunya menyasar anggaran Transfer ke Daerah (TKD), tidak akan mengurangi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, kebijakan ini justru akan mendukung dan memperkuat berbagai program prioritas pemerintah yang pada akhirnya akan langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Tingkatkan Kualitas Belanja APBD Wamendagri

Bima menyampaikan hal ini saat menjadi narasumber dalam acara Rapat Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diadakan di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan, pada hari Jumat. Dalam acara tersebut, Bima menjelaskan bahwa upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk menghemat pengeluaran negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.

“Jika ada perdebatan mengenai efisiensi anggaran, terutama pada anggaran Transfer ke Daerah yang jumlahnya besar, perlu diingat bahwa efisiensi ini telah disesuaikan untuk lebih memihak kepada daerah-daerah yang tertinggal,” ujar Bima dalam penjelasannya. Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini akan memprioritaskan daerah-daerah kepulauan dan daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Menurut Bima, pemerintah akan memastikan bahwa pelaksanaan program-program tersebut berjalan dengan baik di daerah-daerah tersebut, dan hal ini sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bima juga mengajak semua pihak untuk mendukung komitmen tersebut agar dapat terwujud dengan baik, serta mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan program-program yang sudah direncanakan.

Lebih lanjut, Bima mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dan program yang dicanangkan oleh pemerintah sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah daerah (pemda). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat direalisasikan dengan efektif dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Baca Juga : Pelantikan Kepala Daerah Serentak Perkiraan Diundur 20 Februari

Untuk mendukung efisiensi anggaran di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah menyusun regulasi yang akan menjadi pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan efisiensi anggaran di tingkat daerah. Bima menambahkan bahwa regulasi ini akan membantu memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di lapangan dan memastikan bahwa pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Bima juga mengungkapkan bahwa beberapa penyesuaian kebijakan terkait dengan efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan cepat dan tepat. Hal ini dikarenakan dalam sistem pemerintahan, ada target nasional yang harus dicapai, serta visi-misi kepala daerah yang perlu diwujudkan dalam waktu yang singkat. “Penyesuaian ini harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, setelah kepala daerah dilantik, proses penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan anggaran perubahan akan didorong untuk akselerasi,” jelas Bima.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan proses penyesuaian kebijakan tersebut. Bima menegaskan bahwa pemerintah sangat mendorong percepatan realisasi program agar pembangunan yang direncanakan dapat segera terlaksana dan memberikan manfaat kepada masyarakat. “Poin utamanya adalah akselerasi, atau percepatan proses tersebut. Semua hal harus bergerak dan berjalan sesuai dengan rencana,” pungkas Bima.

Dengan adanya upaya efisiensi anggaran ini, diharapkan pemerintah dapat lebih fokus dalam menjalankan program-program prioritas yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Efisiensi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penggunaan anggaran dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif serta efektif dalam mengelola sumber daya yang ada.