Vivo dan Oppo Buka Suara soal Temuan 5.100 HP Palsu di Cengkareng
Kasus penggerebekan gudang di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, menghebohkan publik setelah ditemukan sekitar 5.100 unit ponsel pintar palsu
berbagai merek. Dari jumlah tersebut, sebagian besar diduga mengatasnamakan merek besar seperti Vivo dan Oppo. Penggerebekan dilakukan oleh tim
gabungan dari Bea Cukai dan Kepolisian pada awal Juli 2025 sebagai bagian dari operasi pemberantasan peredaran barang ilegal.
Dalam operasi tersebut, petugas menyita ribuan unit ponsel yang dikemas dalam bentuk menyerupai produk asli, lengkap dengan kardus, aksesori
dan logo merek terkemuka. Para pelaku diduga telah memalsukan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meniru ponsel resmi dari Vivo dan Oppo agar dapat dijual dengan harga miring.
Vivo dan Oppo Buka Suara soal Temuan 5.100 HP Palsu di Cengkareng
Menanggapi temuan tersebut, pihak Vivo Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyatakan sangat prihatin atas kejadian ini dan menegaskan
bahwa perusahaan tidak pernah mendistribusikan produk melalui jalur tidak resmi, apalagi dari gudang di kawasan Cengkareng tersebut.
“Vivo Indonesia mengutuk keras tindakan pemalsuan produk yang mencoreng reputasi dan merugikan konsumen. Kami mendukung penuh langkah penegak hukum
dalam memberantas praktik semacam ini,” ujar juru bicara Vivo dalam rilis persnya.
Vivo juga mengimbau masyarakat untuk membeli produk hanya dari toko resmi atau mitra terpercaya agar terhindar dari kerugian akibat produk palsu.
Mereka juga menyediakan layanan verifikasi IMEI dan pengecekan keaslian produk secara online sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.
Oppo Indonesia Serukan Waspada Produk Tiruan
Tak berbeda dengan Vivo, Oppo Indonesia juga buka suara terkait kasus ini. Mereka menyesalkan adanya upaya pemalsuan terhadap produknya yang
berpotensi menciptakan kerugian besar, baik dari sisi konsumen maupun citra merek.
“Oppo Indonesia sedang berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan pelaku mendapat sanksi hukum sesuai undang-undang.
Kami juga sedang meninjau ulang jalur distribusi dan meningkatkan edukasi publik terkait produk resmi kami,” terang humas Oppo Indonesia.
Pihak Oppo juga berencana memperluas kampanye kesadaran konsumen melalui media sosial, toko daring, dan outlet fisik. Mereka menekankan
pentingnya mengenali perbedaan antara ponsel resmi dan palsu, baik dari segi fitur, sistem operasi, hingga dukungan purna jual.
Ancaman Serius terhadap Konsumen
Menurut pakar keamanan digital dari Indonesia Digital Trust Institute (IDTI), peredaran HP palsu bukan hanya merugikan dari segi finansial, tetapi juga membahayakan keamanan data pengguna.
HP palsu sering kali dilengkapi dengan sistem operasi yang dimodifikasi dan rentan terhadap malware atau penyadapan.
“Selain kualitasnya rendah, HP palsu berisiko besar dalam hal pencurian data, penyadapan kamera atau mikrofon, hingga pelanggaran privasi,” jelas Dr. Farhan Ramadhan dari IDTI.
Konsumen diminta untuk lebih cermat dan tidak tergoda harga murah. Biasanya, ponsel palsu dijual jauh di bawah harga pasar dan tidak memiliki garansi resmi.
Langkah Penegakan Hukum dan Pencegahan
Pihak Kepolisian menyatakan telah mengamankan beberapa tersangka dan sedang mendalami kemungkinan jaringan pemalsuan lebih luas.
Barang bukti telah disita dan akan digunakan dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Bea Cukai Indonesia juga menambahkan bahwa mereka akan memperketat pengawasan terhadap masuknya komponen ponsel dari luar negeri, serta meningkatkan kerja sama lintas instansi dan internasional untuk memutus rantai produksi ponsel ilegal.
Penutup: Perlu Kesadaran Bersama
Kasus temuan ribuan HP palsu di Cengkareng menjadi peringatan penting bahwa konsumen, produsen, dan pemerintah harus bersinergi untuk melindungi ekosistem digital dari ancaman pemalsuan.
Selain merugikan secara ekonomi, kasus ini juga memperlihatkan perlunya edukasi dan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi barang elektronik di Indonesia.
Baca juga: Terima Uang Paling Banyak, Tersangka Putri Citra Diduga Jadi Pengepul Uang Pemerasan Izin TKA
