Baju Tari Modus Korupsi Di Panggung Kebudayaan Disbud DKI Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengungkap foto memakai baju tari
di panggung menjadi modus dalam korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.
“Modus manipulasinya di antaranya mendatangkan beberapa pihak yang memakai seragam penari dan berfoto di panggung seolah melaksanakan kegiatan
tarian tertentu, tapi tariannya tidak pernah ada,” kata Kepala Kejati DKI Patris Yusrian Jaya dalam konferensi pers capaian akhir tahun di Jakarta, Kamis.
Menurut laporan investigasi awal, pegawai dinas difoto menggunakan kostum tradisional, seperti pakaian tari Betawi dan Jawa, di panggung yang telah disiapkan.
Baju Tari Modus Korupsi
Patris mengatakan, salah satu kegiatan tarian fiktif itu bertajuk “Pagelaran Seni” yang berhasil mendapatkan anggaran sebanyak Rp15 miliar.
Pengajuan anggaran untuk kegiatan fiktif itu dilakukan tim perencana kegiatan (event organizer/EO) yang memonopoli anggaran dengan stempel palsu
dari pihak Disbud DKI Jakarta.
Patris mengatakan, tim perencana kegiatan dari perusahaan itu tidak terdaftar sehingga dipastikan kegiatan dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) tersebut fiktif.
Para EO ini telah berkantor di Disbud DKI Jakarta selama dua tahun untuk melancarkan aksinya. “Ini kemudian dibuat pertanggungjawaban seolah-olah penari ini
berasal dari sanggar yang dibuat oleh EO tadi,” katanya.
Kemudian dalam pengajuannya, para EO tersebut melengkapi SPJ dengan stempel-stempel palsu.b”Modusnya itu ada yang semuanya fiktif, ada yang sebagian difiktifkan
dan semuanya masih kita telusuri,” katanya.
Kejati DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Disbud Pemprov DKI Jakarta.
Tersangka IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI, tersangka MFM selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemanfaatan dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan
tim EO miliknya dalam kegiatan pada bidang pemanfaatan di Disbud Provinsi DKI Jakarta.
Tersangka MFM dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan SPJ guna pencairan dana kegiatan pergelaran seni dan budaya.
Kejati Provinsi DKI Jakarta juga telah menemukan stempel palsu yang diduga untuk penyimpangan anggaran Rp150 miliar di Disbud DKI yang beralamat di Jalan Gatot Subroto,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
