Menteri PANRB Apresiasi Polri Kesiapan Kelola Arus Mudik 2025 Rini Widyantini, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, atas peran strategis dan kinerja optimal yang ditunjukkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan arus mudik Idulfitri tahun 2025.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta pada Selasa (25/3/2025), Menteri Rini menegaskan bahwa Korlantas Polri memegang fungsi vital sebagai salah satu sektor terdepan (leading sector) dalam penyelenggaraan pelayanan publik selama masa mudik. Pelayanan yang cepat, tanggap, terintegrasi, serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas, menjadi fondasi penting dalam menyukseskan momen besar tahunan tersebut.
“Kementerian PANRB mengapresiasi secara mendalam atas kesiapan dan kerja luar biasa dari jajaran Kepolisian dalam memastikan ketertiban dan kelancaran arus mudik tahun ini. Komitmen Polri dalam memberikan pelayanan publik yang prima sangat terlihat di lapangan,” tutur Menteri Rini dalam konferensi persnya.
Menteri PANRB Apresiasi Polri Arus Mudik 2025
Menteri Rini juga menggarisbawahi bahwa penguatan layanan publik tidak dapat terlepas dari penerapan teknologi berbasis digital. Dalam hal ini, Korlantas Polri telah membuktikan keseriusannya melalui pengoperasian sistem pemantauan lalu lintas secara digital yang memungkinkan pemantauan kondisi arus kendaraan secara waktu nyata (real-time), serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi darurat.
Penggunaan sistem ini dinilai sebagai bagian dari upaya nyata mendukung agenda besar pemerintah dalam mendorong transformasi digital serta reformasi birokrasi berbasis data. Sistem tersebut tidak hanya membantu aparat keamanan di lapangan dalam mengelola lalu lintas, tetapi juga memberikan gambaran umum kepada masyarakat terkait situasi lalu lintas, terutama di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan.
“Korlantas Polri telah menunjukkan bagaimana tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi dengan teknologi dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Inovasi-inovasi yang dilakukan menjadi contoh penerapan reformasi birokrasi dalam wujud konkret,” ujar Menteri Rini.
Sistem Tilang Elektronik dan Saluran Pengaduan Masyarakat
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, Korlantas Polri juga terus memperluas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau sistem tilang elektronik. Teknologi ini membantu dalam menindak pelanggaran lalu lintas secara transparan, akurat, dan efisien, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelanggar peraturan lalu lintas.
Selain itu, kanal pengaduan masyarakat melalui platform Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) tetap dioptimalkan. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, masukan, maupun informasi seputar pelaksanaan mudik secara langsung melalui kanal tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait secara profesional dan akuntabel.
Sinergi Lintas Sektor Demi Layanan Prima
Menteri Rini menekankan pentingnya sinergi antarsektor dalam mendukung kesuksesan arus mudik tahun ini. Menurutnya, kerja sama antara Polri dengan Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus dijaga dan ditingkatkan untuk memastikan terciptanya sistem pelayanan publik yang inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak.
“Arus mudik dan arus balik Lebaran yang berlangsung selama 24 jam non-stop melalui berbagai moda transportasi, mulai dari darat, laut, hingga udara, menuntut koordinasi lintas sektor yang matang dan solid. Kami di Kementerian PANRB siap memberikan dukungan dalam hal penguatan tata kelola pelayanan publik yang efektif,” jelasnya.
Ia juga berharap, dengan perencanaan yang matang dan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, seluruh tahapan mudik dapat berjalan dengan tertib dan lancar. “Kami optimis bahwa pelaksanaan mudik tahun ini akan menjadi salah satu yang terbaik, dengan dukungan penuh dari aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat,” sambungnya.
Kebijakan Pengaturan Kerja ASN untuk Mengurai Kepadatan
Guna mendukung upaya pengurangan kemacetan pada saat puncak arus mudik, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) yang diterapkan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025.
Dengan penerapan skema kerja fleksibel ini, ASN dapat menjalankan tugasnya dari rumah atau dengan sistem rotasi, sehingga mobilitas mereka tidak menambah beban pada arus lalu lintas yang telah padat. FWA dinilai menjadi langkah taktis dan solutif dalam mengatur pergerakan ASN selama masa mudik dan berkontribusi positif terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kelancaran arus transportasi.
Baca Juga : Presiden Prabowo Resmikan KEK Industropolis Batang, Di Jawa
